JAKARTA, KP – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal, usai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan kemarahan publik.
“Dengan kemarahan (publik) ini, saya pikir saya menyesal betul. Saya enggak menyangka lah,” ucap Basuki, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).
Ia menilai, bila kebijakan itu memang belum siap, maka dirinya siap mengundur pembahasannya hingga 2027. Menurutnya, implementasi Tapera sejatinya tidaklah genting untuk diterapkan, sehingga bisa ditunda.
Ia menerangkan, pemerintah hingga saat ini telah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan jika iuran Tapera dalam kurun waktu 10 tahun, hanya mengumpulkan anggaran sebesar Rp 50 triliun.
Menteri PUPR itu pun mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar dapat menunda implementasi Tapera.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, pemerintah sejak awal tidak berniat untuk memberikan rumah kepada masyarakat melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ia memaparkan, meskipun para pekerja sudah membayar iuran selama 10 hingga 20 tahun, pekerja atau buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah. Terlebih ia juga khawatir dana Tapera itu rawan untuk dikorupsi dan ketidakjelasan serta kerumitan pencairan dana.
Ditambahkannya, potongan pendapatan setiap bulan untuk program Tapera justru akan memberatkan hidup kaum buruh.
Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mengaku akan mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat terkait banyaknya aksi penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan mengkaji terlebih dulu mengenai program tersebut.
“Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik,” kata Prabowo, Kamis (6/6).
Namun, Prabowo enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah pemerintahannya akan melaksanakan program tersebut atau tidak, setelah ia dan putra Sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dilantik sebagai pemimpin negara. (kdc)