PADANG, KP — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya koordinasi aktif lintas pemerintahan selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi agar bantuan tidak menumpuk dan dapat segera diterima masyarakat terdampak.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, Muhidi menilai pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu lebih proaktif menyalurkan bantuan karena kebutuhan warga terdampak bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus aktif menyalurkan bantuan agar tidak terjadi penumpukan. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperoleh bantuan karena persoalan koordinasi,” ujar Muhidi saat diwawancarai, Kamis (18/12).
Selain distribusi bantuan, ia juga mendorong percepatan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD untuk mendukung pelayanan dan pemulihan masyarakat pascabencana.
“BTT harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada yang mempersulit warga yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Sementara itu, Muhidi meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama dalam pendataan kebutuhan warga terdampak yang menjadi dasar penentuan kebijakan pemulihan.
Ia berharap semangat gotong royong tetap terjaga selama masa tanggap darurat dan seluruh aparatur di lapangan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Jadikan aksi menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga seluruh aparatur di lapangan, mulai dari pemerintah nagari hingga RT dan RW, diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutup Muhidi.