PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi setelah perpanjangan berakhir pada Senin (22/12). Selanjutnya, pemerintah daerah memasuki fase Transisi Pemulihan Darurat untuk menata penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi lintas instansi. Pada fase transisi, BPBD akan bersinergi dengan Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap dampak bencana.
“Fokus selama fase ini adalah penanganan pengungsi, perumahan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur publik,” ujar Hendri di Padang, Senin (22/12) dilansir dari padang.tribunnews.com.
Ia menambahkan, seluruh data kerusakan akan diintegrasikan dan diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permohonan dukungan anggaran. Proses pendataan juga melibatkan praktisi dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi guna memastikan akurasi data.
Hendri menyebutkan, fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi baru akan dilaksanakan setelah proses pengajuan dan penetapan anggaran rampung.
“Fase rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan anggaran besar, sehingga data harus disampaikan ke pemerintah pusat terlebih dahulu untuk menetapkan kebutuhan dana,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD Kota Padang, bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan kerusakan signifikan di sektor perumahan dan infrastruktur. Tercatat sebanyak 195 unit rumah hanyut, 424 unit rumah mengalami kerusakan dari ringan hingga berat, serta sembilan jembatan rusak berat. (trb)