PASAMN BARAT, KP – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan lahan seluas 6,3 hektare kepada pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan gratis berasrama yang menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Lahan tersebut berada di wilayah Padang Tujuh, dekat kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, tanah tersebut merupakan aset Pemkab Pasaman Barat yang siap dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin.
“Proposal permintaan pembangunan Sekolah Rakyat telah kita ajukan ke pemerintah pusat beserta semua kelengkapan administrasi. Saat ini kita tinggal menunggu survei dari Kementerian Sosial terhadap lokasi yang telah diusulkan,” ujar Doddy, Senin (2/6).
Dalam usulan tersebut, Pemkab juga menyampaikan rencana pembangunan dua rombongan belajar dengan total 36 ruang kelas. Terdiri atas 18 ruang untuk tingkat sekolah dasar, 9 ruang untuk SMP, dan 9 ruang untuk SMA.
Kepala Dinas Sosial Randy Hendrawan menambahkan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
“Sekolah ini akan dilengkapi fasilitas asrama dan sepenuhnya gratis. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas,” kata Randy.
Pemkab Pasaman Barat berharap Kementerian Sosial segera melakukan peninjauan lokasi sehingga proses selanjutnya dapat berjalan lancar. Jika disetujui, Sekolah Rakyat ini akan menjadi tonggak baru dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberantas kemiskinan secara sistematis di wilayah setempat. (ant)