PARIAMAN, KP – Puluhan pelajar dari SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Pariaman, mendeklarasikan diri menolak politik uang guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang bersih dan demokratis.
“Saya terharu, melihat para pelajar di Pariaman dengan tegas menyatakan bahwa politik uang adalah tindakan yang salah dan merusak,” ujar Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar, Muhammad Khadafi, seusai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama pelajar di Kota Pariaman, Jumat (4/10).
Khadafi menekankan, jika masih ada pihak yang menggunakan politik uang untuk memenangkan Pilkada atau Pemilu, mereka seharusnya merasa malu kepada para pelajar di Pariaman yang telah menunjukkan kesadaran untuk mendukung demokrasi yang bersih.
Menurutnya, pelajar dan pemilih pemula memiliki pemahaman penting bahwa pilihan yang salah dapat berdampak negatif pada masa depan mereka, termasuk di bidang pendidikan.
“Kami juga mengingatkan tenaga pendidik agar tidak membawa pelajar yang memiliki hak pilih pada 27 November ke dalam praktik politik uang. Ada sanksi yang menunggu bagi mereka yang melanggar,” tambahnya.
Khadafi mengatakan, Pariaman menjadi daerah pertama di Sumbar di mana pelajar secara resmi mendeklarasikan penolakan terhadap politik uang. Hal ini diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Sumbar. Ia juga berharap deklarasi ini akan menjadi momentum penting untuk memajukan demokrasi bersih di Sumatera Barat.
Sementara, Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan menyampaikan, jumlah pemilih pemula di daerah tersebut mencapai sekitar 7.000 orang, atau sekitar 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 72.660 pemilih.
“Pemilih pemula rentan terhadap eksploitasi oleh pasangan calon melalui praktik tidak sehat seperti politik uang, isu SARA, serta ujaran kebencian,” jelas Riswan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada pelajar tentang politik sehat dan bahaya politik uang. Dengan demikian, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami dampak negatifnya tetapi juga menjadi agen yang membantu mencegah pelanggaran selama Pilkada.
“Kami tidak hanya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, tetapi juga siap memenuhi undangan dari sekolah lain untuk memberikan edukasi lebih lanjut tentang pilkada,” kata Riswan. (ant)