PESISIR SELATAN, KP — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida Pesisir Selatan, Sago, Kamis (5/3).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat guna menyempurnakan arah pembangunan daerah di masa depan.
Hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati Risnaldi, Ketua DPRD Darmansyah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi hingga perwakilan lembaga profesi. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar rumusan pembangunan yang dihasilkan benar-benar efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Salah satu sorotan utama dalam forum ini disampaikan oleh Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Prof. Tuty Anggraini. Ia menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah, terutama gambir, untuk meningkatkan nilai tambah serta pendapatan petani. Menurutnya, gambir Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk didiversifikasi menjadi berbagai produk turunan seperti teh, sampo, hingga bahan obat-obatan guna meningkatkan mutu dan nilai jual produk di pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, Kepala BPKPAD Pesisir Selatan, Suhandri, memaparkan bahwa pada tahun 2027, daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi keuangan, serta penguatan peran BUMD dan BLUD menjadi kunci utama dalam menopang pendanaan daerah ke depan. Kebijakan anggaran diharapkan lebih efektif dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Bapperida Pesisir Selatan, Subchandri, menambahkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 harus dilakukan secara cermat berbasis data akurat melalui konsep Satu Data Indonesia. Hal ini penting mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih sulit diprediksi.
Selain itu, ia mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan tahun 2025 berada pada angka 73,72, yang menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk terus menghadirkan program prorakyat yang terukur guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (don/*)