PADANG PANJANG, KP – Pemerintah Kota Padang Panjang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di kota tersebut. Langkah-langkah ini meliputi upaya yang telah dilakukan sebelumnya serta yang akan dilaksanakan ke depan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan di Pasar Pusat telah menghasilkan beberapa permintaan dari para pedagang, termasuk penambahan kuota minyak goreng.
“Kita akan terus berupaya memenuhi permintaan ini dengan menyurat kepada lembaga terkait,” kata Sonny setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring pada Rabu (13/3).
Sonny juga menekankan bahwa Pemko kembali melaksanakan Gerakan Tanam Cabai minggu lalu untuk mengatasi masalah cabai merah. “Kita meminta dukungan dari dinas terkait untuk memberikan pendampingan tenaga penyuluh agar gerakan ini sukses,” tambahnya.
Terkait beras, Sonny menyatakan bahwa upaya subsidi transportasi sedang dipersiapkan untuk menekan harga di tingkat penjual. Selain itu, Pemko juga sedang menyiapkan bantuan beras bagi 478 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Marapi.
Langkah-langkah ini, sesuai dengan arahan dari Pusat, akan terus digencarkan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Sonny juga mengapresiasi kerjasama dan dukungan dari Forkopimda dalam upaya ini serta menyatakan rencana untuk menggelar operasi pasar di Polres dan Kodim.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) setempat, Ade Nafrita Anas menambahkan bahwa sebanyak 2.455 kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyaluran ini direncanakan dilakukan pada Jumat (15/3) di 16 kelurahan.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Padang Panjang, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang pada minggu pertama Maret 2024 adalah 4,455, dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap fluktuasi ini antara lain cabai merah, beras, dan daging ayam ras.
Rakor tersebut juga mencatat bahwa inflasi nasional pada Februari 2024 sebesar 2,75 persen. Namun, sejumlah daerah masih belum melaporkan secara harian dan belum melaksanakan operasi pasar. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kapolres, Pj Sekdako, dan beberapa instansi terkait. (red)