SOLOK, KP – Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pendidikan dan Inspektorat menggelar sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bebas dari praktik suap, gratifikasi, maupun pungutan liar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (12/2), ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta se-Kota Solok.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 yang menyoroti pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad, menegaskan bahwa transparansi dan integritas dalam proses penerimaan siswa adalah kunci menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, tanpa ada unsur suap, gratifikasi, atau pungutan liar. Pendidikan yang bersih dan berintegritas adalah kunci utama dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas,” ujar Irsyad.
Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Solok, Melhadi, memberikan materi terkait suap, gratifikasi, dan pungutan liar dalam dunia pendidikan. Sementara itu, Kanit III Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Solok Kota, Ipda Yoserizal, membahas upaya pencegahan korupsi serta pengendalian gratifikasi dan pungli.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh kepala sekolah di Kota Solok dapat memahami pentingnya mencegah praktik korupsi dalam bentuk apa pun serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan profesional.
Sebagai informasi, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan sistem penerimaan siswa baru yang menggantikan PPDB dan akan mulai diterapkan pada tahun 2025. (van)