PADANG, KP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1). Pertemuan ini bertujuan menghimpun masukan detail guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda wilayah tersebut.
Sejak awal penanganan dampak bencana, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional. Upaya ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh pemerintah daerah (Pemda). Presiden Prabowo Subianto kemudian menugaskan Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar.
Sebagai Ketua Satgas, Tito telah melakukan konsolidasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemetaan kondisi di setiap kabupaten/kota yang terdampak juga melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” ujar Tito.
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat koordinasi dan pantauan melalui dashboard kebencanaan menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan di kabupaten/kota Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Tito pun mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait yang dinilai cepat dalam melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau,” jelasnya.
Meski demikian, dalam rapat tersebut, Tito kembali menekankan pentingnya memastikan berbagai indikator pemulihan. Indikator ini mencakup jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Masukan detail dari daerah menjadi sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini, biar semua bergerak,” tuturnya.
Melalui forum ini, Mendagri juga mengidentifikasi beberapa kabupaten di Sumbar yang masih memerlukan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah ini akan menjadi pembahasan utama dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tutup Tito Karnavian.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permintaan pada Menteri Dalam Negeri agar dana transfer pusat ke daerah (TKD) dikembalikan.
“Kami di provinsi dan kabupaten/kota berharap TKD tidak dipotong untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya memimpin rapat serupa dengan kepala daerah di Provinsi Aceh dan Sumut. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar dan pejabat terkait lainnya. (mas)