LIMAPULUH KOTA, KP – Guna memperjuangkan isu strategis daerah, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan audiensi khusus dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin, baru-baru ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Bupati Safni didampingi dua senator asal Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya. Dalam diskusi tertutup yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Bupati Safni menyampaikan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya pembangunan RSUD di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan keterbatasan wewenang dalam pengelolaan tambang.
Bupati Safni menjelaskan bahwa saat ini daerahnya menghadapi tantangan serius dalam penyediaan layanan kesehatan rujukan. Satu-satunya RSUD yang ada belum mampu mengakomodasi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Limapuluh Kota yang mencapai sekitar 400.000 jiwa, terlebih dengan wilayah geografis yang cukup luas.
“Kami meminta agar pemerintah pusat melalui DPD RI membantu mendorong percepatan realisasi pembangunan RSUD yang telah direncanakan, namun masih terkendala minimnya dukungan anggaran dari pusat,” ujar Bupati Safni.
Isu kedua yang disuarakan adalah keterbatasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, karena perizinannya selama ini berada di tingkat provinsi. “Kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kerusakan lingkungan kami yang tanggung, tapi manfaat ekonominya belum kami rasakan secara signifikan,” ungkap Bupati dengan nada prihatin.
Ia berharap DPD RI dapat memperjuangkan penguatan posisi pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, pengawasan, dan pemanfaatan pendapatan dari sektor tambang, sehingga pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menyambut baik langkah proaktif Bupati Safni dan menegaskan komitmen lembaganya sebagai jembatan antara daerah dan pemerintah pusat.
“Kita akan perjuangkan bersama. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memastikan suara daerah sampai ke pusat. DPD RI akan mengangkat isu ini dalam sidang-sidang strategis dan mendorong kementerian terkait memberikan solusi konkret,” ujar Sultan. (dst)