LIMAPULUH KOTA, KP – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan meluncurkan Gerakan Bersama Antikorupsi, Jumat (16/5), di aula Kantor Bupati Limapuluh Kota.
Peluncuran gerakan ini ditandai dengan tiga agenda penting, yakni: Pengukuhan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pencanangan Penyelenggara Antikorupsi di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, hadir langsung mewakili Bupati untuk memimpin acara ini. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, wali nagari, serta jajaran Satgas Saber Pungli yang baru saja dikukuhkan.
Wakil Bupati Ahlul menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial semata. Ia menekankan pentingnya menjadikan integritas sebagai budaya kerja di seluruh lini pemerintahan.
“Langkah kita membangun Limapuluh Kota sudah semakin cerah. Kita ingin sepuluh tahun ke depan daerah ini bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi kita nodai Limapuluh Kota dengan kasus korupsi atau perilaku tak terpuji lainnya,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti pentingnya menempatkan aparatur yang kompeten dalam birokrasi. “Kita tidak ingin lagi perangkat daerah diisi oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas. Pemerintahan yang kredibel adalah fondasi pembangunan yang berhasil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa korupsi dan pungli bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. “Pembangunan tidak akan berjalan baik jika masih ada kebocoran anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau pelayanan publik yang tidak bersih,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Irwandi dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah menanamkan budaya integritas pada aparatur sipil negara, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Wabup Ahlul juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, termasuk wali nagari dan Bamus, untuk menjadikan pakta integritas sebagai komitmen nyata, bukan sekadar formalitas. Ia turut mengingatkan agar Satgas Saber Pungli bekerja secara profesional, cepat, tegas, namun tetap humanis dan edukatif.
“Gerakan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi gerakan kita semua. Jangan beri ruang sedikit pun pada korupsi. Mari kita buktikan bahwa perubahan dimulai dari sini,” pungkasnya. (dst)