LIMAPULUH KOTA, KP — Ketua Yayasan Ibrahim Tan Malaka (Ibratama), Ferizal Ridwan, melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait minimnya apresiasi terhadap sosok Tan Malaka. Sorotan ini mencuat setelah nama dan potret sang ‘Bapak Republik’ diketahui tidak dicantumkan dalam video lagu Mars Sumatera Barat yang menampilkan deretan pahlawan asal Minangkabau.
Ferizal menilai, pengabaian tersebut bukan persoalan sepele, melainkan cermin dari lemahnya pemahaman sejarah di kalangan pejabat daerah. Padahal, Tan Malaka secara resmi telah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963.
“Pejabat kita, terutama di Sumbar, seharusnya lebih melek sejarah. Sudah semestinya ada penghargaan yang layak dan objektif terhadap jasa-jasanya, namun selama ini hal itu belum terlihat,” sesal Ferizal, Senin (23/2).
Selain persoalan video representasi, Yayasan Ibratama juga menyayangkan lambannya tindak lanjut pembangunan situs cagar budaya di rumah kelahiran Tan Malaka yang berlokasi di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh. Meskipun telah ada wacana dari Pemerintah Pusat, koordinasi di tingkat provinsi dinilai tidak berjalan optimal.
Ferizal menduga masih adanya sikap antipati dari kepemimpinan daerah saat ini karena latar belakang Tan Malaka yang pernah bersinggungan dengan “gerakan kiri”. Padahal, ia menegaskan bahwa pilihan politik Tan Malaka kala itu merupakan strategi melawan imperialisme, tanpa pernah meninggalkan identitas keislamannya.
Menepis tudingan ateisme yang sering dilontarkan, Ferizal merujuk pada pidato tegas Tan Malaka di Kremlin pada tahun 1926. Dalam forum internasional tersebut, Tan Malaka dengan berani menyatakan identitasnya melalui ucapan, “Di hadapan manusia, saya adalah seorang komunis, namun di hadapan Tuhan, saya adalah seorang muslim”.
Lebih lanjut, kontribusi Tan Malaka bagi bangsa disebut sangat fundamental, di antaranya melalui buku ‘Naar de Republiek Indonesia’, ia menjadi orang pertama yang merumuskan konsep negara republik bagi Indonesia. Kemudian, Tan Malaka berperan dalam mendesak KH Hasyim Asyari mengeluarkan resolusi jihad yang memicu perlawanan 10 November di Surabaya. Bahkan, ia ikut langsung bergerilya bersama Jenderal Soedirman dan tokoh pergerakan lainnya dalam mempertahankan kemerdekaan.
Ferizal berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menempatkan Tan Malaka secara proporsional dan objektif dalam narasi sejarah daerah. Ia menegaskan agar warisan intelektual dan perjuangan fisik dari pahlawan asal Limapuluh Kota ini tidak lagi dinegasikan dalam setiap representasi resmi identitas Minangkabau. (dst)