BATUSANGKAR, KP — Kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana di Kabupaten Tanah Datar semakin terang. Bupati Eka Putra bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dan Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian PKP RI, Fitrah Nur, meninjau langsung kesiapan lahan seluas 2 hektare di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan, Sabtu (27/12).
Di lokasi yang berdampingan dengan kompleks Huntap lama ini, rencananya akan dibangun 34 unit rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat hanyut diterjang banjir bandang. Pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menyatakan kesiapan anggaran penuh setelah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil menyediakan lahan yang dinilai sangat representatif dan terintegrasi.
“Kementerian PKP siap dengan anggaran pembangunan jika lahan sudah tersedia. Di sini akan segera dibangun 34 unit Huntap dalam waktu dekat untuk warga yang terdampak parah,” ujar Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian PKP RI, Fitrah Nur, saat memastikan kelayakan lokasi.
Wagub Vasko Ruseimy memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemkab Tanah Datar dalam menyiapkan lahan. Menurutnya, penyediaan lahan adalah kunci utama agar bantuan pusat bisa segera dikucurkan. Selain hunian, Pemprov Sumbar juga fokus pada pemulihan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan yang hancur, serta langkah mitigasi guna mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.
Bupati Eka Putra menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab daerah untuk memulihkan kehidupan warga yang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Dengan lokasi yang terintegrasi, proses pembangunan diharapkan berjalan lebih efisien sehingga masyarakat bisa segera menempati rumah yang layak dan aman.
“Alhamdulillah, kunjungan Pak Dirjen dan Pak Wagub hari ini adalah komitmen nyata. Kami ingin memastikan masyarakat tidak terlalu lama menunggu untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan terbebas dari ancaman bencana,” pungkas Bupati Eka Putra.
Selain skema Huntap Terpadu, Pemkab Tanah Datar juga secara paralel mengejar realisasi Huntap Mandiri bagi warga yang bermukim di zona merah. Skema mandiri ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki lahan sendiri di luar zona bahaya dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.
Kedua program pembangunan hunian ini akan digenjot secara bersamaan guna mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan tersedianya hunian tetap, pemerintah berharap roda perekonomian masyarakat yang sempat lumpuh akibat bencana dapat segera berputar kembali seperti sedia kala.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendorong proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan sesuai target. Ia juga meminta dukungan serta doa dari seluruh lapisan masyarakat agar proyek kemanusiaan ini berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun administratif. (yon)