PADANG PARIAMAN, KP – Pada 2024, tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan anggaran intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) dari BKKBN Pusat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati saat mengikuti Peluncuran Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor tahun 2024, Selasa (4/6) di Puskesmas Kayu Tanam.
Fatmawati mengatakan, tujuh Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut dan sebagai pengelola Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
Dipilihnya tujuh tujuh daerah itu untuk PRO PN dikarenakan capaian kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmeet Need-red) yang masih tinggi, Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih di bawah rata-rata provinsi dan prevelansi mCPR nya masih rendah.
“Kegiatan tersebut akan melibatkan mitra terkait TNI, POLRI, IBI, Pemda setempat dan menyediakan tim provider dalam pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW,” katanya.
Terkait ini, kita minta kesediaan Kabupaten/Kota lokus agar mulai dari sekarang sudah mempersiapkan calon akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi dan calon akseptor MOP (Metoda Operasi Pria) vasektomi. (fai)