PADANG – Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sumatera Barat, Desrio Putra menegaskan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di Sumbar bisa dihentikan dalam waktu singkat bila aparat serius menindak. Ia mempertanyakan integritas Kapolda Sumbar jika persoalan ini terus dibiarkan.
“Kalau semua pihak sungguh-sungguh, paling lama satu minggu PETI bisa berhenti total. Pertanyaannya, apakah saat ini semua pihak sudah serius memberantas dan menertibkan?” ujar Desrio, Jumat (12/9).
Desrio menilai lamanya praktik PETI disebabkan dugaan keterlibatan oknum aparat dari Polri maupun TNI. Meski tidak semua anggota terlibat, yang tidak terlibat kerap tak berdaya karena itikad pimpinan. Ia menambahkan, aktivitas PETI mustahil luput dari pengawasan aparat di lapangan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
“Kalau Kapolda bersih dan tidak menerima aliran dana tambang ilegal, tentu mudah memproses anggotanya yang terlibat. Hal sama berlaku di TNI,” tegasnya.
Menurut Desrio, pemberantasan PETI tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam agar menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja. Ia mendorong Pemda mempercepat regulasi dan mendorong legalisasi melalui izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) sesuai tata ruang dan aturan lingkungan.
“Tujuan akhirnya adalah tata kelola pertambangan yang berkeadilan: ada pemasukan bagi negara dan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” katanya.
KAHMI siap memainkan peran moral untuk memastikan kebijakan publik transparan. Desrio mendesak Kapolda, Danrem, dan Gubernur membentuk tim gabungan melibatkan Provos, POMAD, hingga Satpol PP, dan menyiapkan dukungan anggaran agar penertiban PETI berjalan nyata.
“Gerak cepat sangat dibutuhkan. Kalau tidak, pemberantasan PETI hanya jadi wacana,” pungkasnya. (fai)