LIMAPULUH KOTA, KP – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investasi Negara (LIN) menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Limapuluh Kota, untuk menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait sengketa lahan dan kesulitan dalam pengurusan sertifikat tanah.
Salah satunya laporan yang diajukan Agusrial dan Winta Safitri, yang telah mengurus sertifikat tanah selama empat tahun namun belum memperoleh haknya, meskipun semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi.
Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi DPP LIN, Aidil Kasmara Nst mengungkapkan, pengurusan sertifikat oleh masyarakat yang tak kunjung membuahkan hasil setelah empat tahun memicu keprihatinan dan tanda tanya besar. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Limapuluh Kota.
“Kami akan segera bertatap muka dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Limapuluh Kota dan mungkin juga akan menyurati pihak-pihak terkait guna menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Ia berharap kasus ini dapat segera ditemukan solusinya agar masyarakat yang terlibat sengketa tanah mendapatkan keadilan dan hak atas tanah mereka. (dst)