Paduan Suara Sekolah Rakyat yang terdiri dari 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat yang ikut meramaikan peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
JAKARTA, KP – Paduan Suara Sekolah Rakyat ikut menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dengan memberikan penampilan istimewa bersama Gita Bahana Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
Dalam pernyataan di Jakarta, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan rasa bangganya atas penampilan 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat tersebut.
“Adik-adik paduan suara hari ini bukan hanya mewakili Sekolah Rakyat, tapi juga menghadirkan wajah Indonesia yang penuh semangat, optimisme, dan cinta tanah air. Kami berharap penampilan ini memotivasi seluruh siswa untuk terus berprestasi,” ujar Mensos.
Mengenakan seragam Merah Putih, para siswa siswi Sekolah Rakyat membawakan lagu ‘Hari Merdeka’ usai pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Penampilan mereka bukan hanya sekadar persembahan seni, tetapi juga menjadi simbol harapan baru tentang masa depan pendidikan Indonesia.
Mereka diberikan tempat istimewa persis berhadapan langsung dengan kursi Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden Prabowo dan para tamu undangan tampak ikut bernyanyi bersama sambil mengibarkan miniatur bendera merah putih di tangan kanan masing-masing.
Pertunjukan dilanjutkan dengan berbagai penampilan. Di antaranya, unjuk kemampuan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia, tari payung, hingga tari barong.
Presiden pun sempat berdiri dan memberikan hormat kepada para penampil. Ia juga melemparkan senyuman.
Acara berlangsung semakin meriah saat Presiden sampai dari mimbar upacara untuk ikut menari bersama para tamu, siswa-siswi Sekolah Rakyat, serta pasukan peserta upacara di halaman Istana Merdeka.
Para siswa yang tampil berasal dari 12 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Bandung, Makassar, Kupang, Jayapura, hingga wilayah Jabodetabek. Mereka adalah representasi nyata gagasan Presiden Prabowo menghadirkan pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Salah satunya adalah Naila (12 tahun) dari Makassar yang sempat membuat Presiden Prabowo terharu dengan tekadnya menimba ilmu di Sekolah Rakyat. Ada pula Rasya, siswa asal SRMP 10 Bogor yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka, hingga Jaka (15 tahun) dari SRMA 12 Bogor yang mendapat jersey Timnas Indonesia dari Sekretaris Kabinet.
Tak ketinggalan, Erni Andayani, siswi SRMA 12 Bogor, juga turut menyumbangkan suara merdunya. Ia pernah menuliskan surat khusus kepada Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas hadirnya Sekolah Rakyat. (ant)
Markas Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol segera Dibangun di Padang
Sejumlah pengendara melintas di depan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Tuanku Imam Bonjol sementara, Kota Padang, Minggu (17/8/2025). ANTARA/Muhammad Zulfikar
PADANG, KP – Komandan Resor Militer (Danrem) 032/Wirabraja Brigjen TNI Machfud mengatakan, Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Tuanku Imam Bonjol yang berlokasi di Kota Padang, akan segera dibangun.
“InsyaAllah secepatnya, pada tahun ini bisa mulai dibangun karena juga program dari TNI,” kata Machfud di Padang, Minggu (17/8).
Danrem mengatakan, Markas Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang membawahi dua provinsi yakni Sumatera Barat dan Jambi tersebut nantinya dibangun di Lapangan Imam Bonjol Kota Padang.
“Saat ini kami sudah mempersiapkan perkantoran sementara bagi Panglima Kodam (Pangdam) XX/Tuanku Imam Bonjol,” ujar dia.
Dengan kata lain, sementara menunggu proses pembangunan, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol termasuk Pangdam akan bermarkas di Gedung Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang.
Sementara untuk Korem 032/Wirabraja dipindahkan ke seberang lokasi sebelumnya, yakni di dekat Sekolah Menengah Atas (SMA) Bukit Barisan, Kota Padang.
“Jadi, nanti dalam berkegiatan sehari-hari saat Pangdam datang, kami masih bisa bekerja dalam satu atap atau boleh dikatakan masih bersandar ke Korem,” jelasnya.
Terkait persiapan lainnya, ia menyampaikan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol telah ada dan saat ini dalam proses pengisian untuk struktural-struktural dalam organisasi.
Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol pada Minggu lalu (10/8) di mana sebelumnya Provinsi Sumbar berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan yang bermarkas di Kota Medan. Adapun Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol ialah Mayjen TNI Arief Gajah Mada. (ant)
Sri Mulyani Paparkan Rincian Anggaran Kesehatan Rp244 T di RAPBN 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
JAKARTA, KP – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran kesehatan Rp244 triliun pada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disalurkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.
“Anggaran kesehatan Rp244 triliun ini dibagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Anggaran yang disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp123,2 triliun. Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU BP untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp69 triliun.
Kemudian, untuk makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta orang dengan anggaran Rp24,7 triliun.
Anggaran untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri dialokasikan sebesar Rp13,3 triliun.
Selanjutnya, program pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat sebesar Rp8,7 triliun, penanganan TBC melalui 6,2 juta skrining sebesar Rp2 triliun, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 130,3 juta peserta sebesar Rp2,6 triliun, hingga penanganan stunting melalui Dana Desa sebesar Rp2,9 triliun.
Juga ada fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi keluarga dengan baduta bagi 93,8 ribu keluarga. Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran anggaran untuk program ini.
Di sisi lain, anggaran kesehatan juga disalurkan untuk peningkatan sarana prasarana senilai Rp72,1 triliun.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk revitalisasi rumah sakit di daerah sebesar Rp2,7 triliun, BOK dan BOKB untuk layanan 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB Rp16,3 triliun, serta DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp41,7 triliun.
Berikutnya, untuk pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan Rp300 miliar, bantuan PPDS/PPDGS Rp200 miliar, dan layanan rumah sakit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri serta Pemb. RS Kejaksaan sebesar Rp10,9 triliun.
Sebagai catatan, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 lebih tinggi dari outlook pada 2025 yang dipatok sebesar Rp210,6 triliun. Dengan demikian, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 mengalami pertumbuhan 15,8 persen. (ant)
Menelisik Dwilogi Pidato Presiden Prabowo
OLEH: RIOBERTO SIDARUK
Pemerhati Kebijakan Publik, Bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI
TANGGAL 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan. Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.
Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.
Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.
Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.
Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.
Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.
Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.
Amunisi Triliunan Rupiah
Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini. Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.
Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.
Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.
Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.
Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.
Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.
Harga Sebuah Visi
Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.
Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?
Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.
Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.
Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.
Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.
Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.
Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.
Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.
Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.
Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati. *
INFOGRAFIS – Postur Rancangan APBN 2026