PADANG, KP – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta rakyat lima tahunan yang menjadi momen penting dalam negara demokratis. Di mana rakyat memiliki hak suara untuk memilih pemimpin terbaik.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pemilu sering disertai dengan munculnya berbagai hoaks dan kecurangan yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Selain itu, juga ada permasalahan golput dan politik uang (money politic).
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jons Manedi menyebut, tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih.
Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, terutama masyarakat, menjadi pemilih yang cerdas dengan menolak berita hoaks, golput, dan politik uang.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan tema “Menjadi Pemilih Cerdas dalam Pemilu 2024,” yang diadakan di Gedung Tro Arga, Bukittinggi, baru – baru ini.
Jons Manedi menekankan, untuk mewujudkan pemilu yang tertib dan anti-hoaks, perlu memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparan dan terbuka. Pihak penyelenggara pemilu harus menginformasikan dengan jelas dan terbuka tentang tahapan dan proses pemilu, mulai dari daftar pemilih hingga penghitungan suara. Langkah ini akan membantu mengurangi peluang bagi oknum yang ingin memanipulasi hasil pemilu.
Selain itu, pemilih yang cerdas harus menolak berita hoaks yang beredar, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, misalnya mengenai ratusan ribu surat suara yang telah tercoblos untuk memenangkan satu pasangan calon.
Jons Manedi juga menyoroti peran penting masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan anti-hoaks. Masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima, terutama di era digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan mudah.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial dan memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya, serta membantu menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipercaya guna mengurangi penyebaran hoaks.
Lebih lanjut, Jons Manedi menyatakan mewujudkan pemilu yang tertib dan anti-hoaks menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.
Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang tepat dan bagaimana cara memilihnya. Hal ini dapat dicapai melalui program-program pendidikan dan sosialisasi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum.
Jons Manedi juga menegaskan pentingnya menghindari ujaran kebencian, bersikap proaktif, dan saling menghormati dalam proses tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pemilih yang cerdas harus menolak golput dan politik uang.
Menurutnya, mewujudkan pemilu yang tertib dan anti-hoaks merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, masyarakat, media, dan pemerintah. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan adil, serta menghindari penyebaran hoaks yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
Dengan cara ini, Pemilu dapat berlangsung dengan damai dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap terbaik untuk mewakili mereka. (fai)