LIMAPULUHKOTA, KP – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, menjemput aspirasi masyarakat.
Kali ini politisi Gerindra itu turun ke Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluhkota, dalam agenda reses perorangan masa sidang ketiga 2023, pada Kamis (21/7).
Dalam agenda reses tersebut, terungkap bahwa masyarakat Koto Tinggi mengeluhkan adanya 10 jorong yang belum mendapatkan sinyal internet (blank spot).
“Sepuluh jorong di Nagari Koto Tinggi masih belum tersentuh oleh layanan internet. Diharapkan, kedatangan Ketua DPRD Sumbar dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di daerah ini,” ujar Wali Nagari Koto Tinggi, Isanul.
Isanul menyatakan, persoalan blank spot ini hanya satu dari beberapa permasalahan yang ada di Koto Tinggi. Ia berharap agar pemerintah dari tingkat kabupaten hingga provinsi memberikan perhatian dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan bahwa persoalan blank spot memang menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah di Sumbar. Aspirasi ini akan ditampung dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi yang tepat.
Ia juga menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai anggota DPRD, ia berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan daerah dari berbagai sektor guna mengoptimalkan pembangunan.
Reses ini juga dihadiri pejabat struktural dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Zed Abbas. Kemudian hadir pejabat struktural dari Dinas Kesehatan Sumbar, Hidayat.
Supardi menjelaskan reses dijadwalkan tiga kali dalam setahun. Tujuannya untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD telah menjadwalkan kegiatan tersebut berdasarkan keputusan 12 Juni 2023.
Reses masa sidang ketiga ini dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Sumbar.
Sebanyak 65 anggota DPRD akan turun ke delapan daerah pemilihan. Mereka mengunjungi konstituennya masing-masing dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Dengan turun ke tengah masyarakat, anggota DPRD bisa mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Kemudian dapat menampung aspirasi dari konstituen untuk diperjuangkan dalam program pembangunan daerah,” pungkas Supardi. (fai)