Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
JAKARTA, KP – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, membuka acara Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/8).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa JPD 2023 mengambil tema toleransi sebagai urgensi kemanusiaan dalam menghadapi meningkatnya perilaku diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan di seluruh dunia.
“JPD 2023 memiliki relevansi dalam mengatasi tantangan perdamaian global. Oleh karena itu, budaya toleransi perlu ditekankan untuk menjaga keberagaman masyarakat, dan kolaborasi antar negara sangat penting untuk membangun budaya toleransi,” ujar Muhadjir.
Dalam promosi budaya toleransi global, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menekankan pentingnya komitmen masing-masing negara dalam mengimplementasikan Resolusi 16/18. Oleh karena itu, forum dialog JPD 2023 diharapkan dapat menjadi contoh bagus dalam menyebarkan budaya toleransi berbasis agama di kalangan negara-negara peserta.
“Ada beberapa langkah yang perlu kita jalankan bersama dalam memajukan nilai-nilai toleransi berbasis agama. Kita harus seimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan dari diskriminasi, membangun kerangka hukum yang kuat untuk melawan diskriminasi berdasarkan agama, dan mempromosikan inovasi dalam menghadapi intoleransi,” kata Retno.
Sementara Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, juga menyoroti pentingnya toleransi berdasarkan agama dan kepercayaan dalam menghadapi dinamika global saat ini.
Gus Yaqut, panggilan akrabnya, menyampaikan dalam pidatonya bahwa pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi terkait erat dengan budaya demokrasi yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki eksperimen toleransi paling lama dan intens. Tradisi dan keyakinan di Indonesia mendorong warganya untuk memahami, menghormati, dan menterjemahkan perbedaan menjadi realitas yang bisa dimengerti dan diakui dalam interaksi sosial,” ujar Gus Yaqut.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri melibatkan 5 sesi dialog untuk menjelajahi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan global dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Melalui kolaborasi tiga kementerian dan lembaga ini, Indonesia ingin memperlihatkan komitmennya dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan.
Sebagai informasi, Resolusi 16/18 PBB bertujuan untuk mengatasi intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan kekerasan, serta kekerasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan. (kem)