PADANG, KP – Pungutan liar dan aksi premanisme menjadi tantangan besar bagi dunia pariwisata Pesisir Selatan.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan bahwa praktik ini harus dihentikan demi kenyamanan wisatawan dan citra daerah.
“Saya minta semua pihak memastikan tidak ada pungli di lokasi wisata. Setiap pembayaran wajib disertai karcis resmi. Begitu juga dengan aksi premanisme, harus dicegah sepenuhnya,” tegas Hendrajoni, Senin (24/3).
Keluhan terkait pungutan liar kerap disampaikan oleh masyarakat, dan menurut Bupati, hal ini merusak reputasi pariwisata Pesisir Selatan. “Kalau wisatawan merasa tidak nyaman, mereka enggan kembali. Wisata itu soal kenyamanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam tarif makanan di kawasan wisata. “Jangan sampai wisatawan merasa dicurangi dengan harga yang tidak sesuai. Setiap rumah makan dan restoran harus menerapkan standar harga yang jelas,” tambahnya.
Sebagai bagian dari program 100 hari kerja, Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi fokus membenahi sektor pariwisata. Salah satu gebrakan mereka adalah memperbaiki gerbang masuk Pessel sebagai etalase daerah.
Kini, gerbang batas Pessel kembali terang dengan lampu-lampu yang sebelumnya mati dan terabaikan. Penataan kawasan wisata Pantai Carocok juga dikebut, termasuk relokasi tenda-tenda pedagang dari area parkir ke kios-kios pujasera.
“Pantai Carocok sekarang lebih rapi. Ruang parkir bersih, dan pemandangan ke samudera semakin terbuka,” ujar Hendrajoni.
Pengamat kebijakan publik, Epaldi Bahar, menilai langkah cepat pemerintahan baru ini patut diapresiasi.
“Publik merespons positif, bahkan di media sosial, program Pak Hendrajoni-Risnaldi menjadi viral dan mendapat banyak dukungan,” ungkapnya.
Epaldi yakin program 100 hari ini dapat membangkitkan harapan baru bagi masyarakat. “Ketika kepercayaan publik tumbuh, dukungan masyarakat akan menjadi energi bagi Pemda untuk terus berbenah,” pungkasnya. (mas)