BINTAN, KP – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan tiga rekomendasi penting dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diadakan pada Jumat (11/8) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Salah satu rekomendasi yang sangat ditekankan adalah KPID Sumbar mendesak KPI dan pemerintah pusat untuk memperkuat pendanaan KPID melalui komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah.
Selama berlangsungnya Rakernas yang dihadiri 33 provinsi di seluruh Indonesia, sejumlah isu strategis dalam kelembagaan KPID di setiap provinsi dibahas. Isu-isu tersebut akan dijadikan rekomendasi untuk Rakernas KPI tahun 2023.
Perlu diketahui bahwa puncak acara Rakernas KPI telah dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2023.
Dasrul, salah seorang komisioner KPID Sumbar, dalam wawancara pada Jumat (11/8), menjelaskan bahwa ada tiga rekomendasi yang menjadi perhatian serius KPID Sumbar sepanjang perjalanannya hingga saat ini. Pertama, KPID Sumbar menekankan pentingnya memperkuat pendanaan KPID melalui komposisi APBD di setiap daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena saat ini belum ada regulasi yang mengikat terkait realisasi anggaran untuk KPID. “Kekurangan kepastian dalam hal pendanaan ini menjadi perhatian dan isu nasional, yang tercermin dalam gerakan bersama untuk menyelamatkan KPID,” ungkapnya.
Selanjutnya, terkait dengan Analog Switch Off (ASO), KPID Sumbar mendesak KPI dan pemerintah pusat untuk memberikan teguran kepada pemegang lisensi penyiaran, guna memastikan bahwa sarana dan infrastruktur yang diperlukan lengkap. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya daerah yang tidak mendapatkan siaran televisi.
Komisioner KPID Sumbar berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi ini akan diterima dan dijalankan secara bersama-sama. Pada Rakernas KPI 2023, hadir enam orang komisioner KPID Sumbar, yaitu Eka Jumiarti, Robert Cennedi, Edra Mardi, Baldi Pramana, dan Ficky Tri Saputra. (fai)