6.000 Bungkus Makanan Disalurkan untuk Korban Banjir Padang

PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang menyalurkan lebih dari 6.000 bungkus makanan kepada warga terdampak banjir hidrometeorologi hingga Selasa (4/8). Penyaluran bantuan dipusatkan di Posko Bencana Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang di Jalan A. Yani sebagai bagian dari penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.

Di bawah koordinasi Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), penanganan tahap awal difokuskan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi warga di lokasi terdampak.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan hingga Selasa siang bantuan makanan yang didistribusikan telah mencapai lebih dari 6.000 bungkus. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai OPD Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Sosial.

“Sejak kemarin sampai hari ini telah terdistribusi lebih kurang 6.000 bungkus makanan yang merupakan akumulasi dukungan dari berbagai OPD dan Kementerian Sosial,” katanya.

Selain makanan siap saji, Kementerian Sosial juga menyalurkan berbagai bantuan logistik berupa *family kit* berisi kebutuhan rumah tangga, *kid ware* untuk kebutuhan anak-anak, selimut, terpal, serta tenda bagi warga terdampak banjir.

Menurut Eri, Dinas Sosial Kota Padang masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti tambahan bantuan dari Kementerian Sosial yang akan segera disalurkan ke wilayah terdampak.

“Kementerian Sosial telah mendistribusikan family kit, kid ware, selimut, terpal, dan tenda. Hari ini (kemarin-red) kami juga berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, karena Kemensos akan kembali menyalurkan dukungan untuk penanganan bencana di Kota Padang,” ujarnya.

Pemko Padang juga meminta seluruh camat di wilayah terdampak agar terus berkoordinasi dengan Posko Bencana Palanta Jalan A. Yani guna memastikan distribusi makanan dan logistik kepada masyarakat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Ia berharap seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. (red)