Pemko Padang Usulkan Rp955,77 Miliar untuk Penanganan Banjir ke Pusat

PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang mengusulkan anggaran sekitar Rp955,77 miliar kepada pemerintah pusat untuk penanganan banjir di sejumlah titik rawan serta penguatan sistem mitigasi jangka panjang.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima audiensi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera di kediaman resmi wali kota, Selasa (11/8).

Fadly mengatakan, banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian berulang setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kawasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Penanganan banjir perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga sistem pengelolaan dan mitigasi jangka panjang,” ujar Fadly.

Ia menjelaskan, usulan tersebut tertuang dalam pembaruan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Beberapa program yang diajukan antara lain pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass, perbaikan saluran crossing, serta normalisasi Batang Maransi.

Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen, pembuatan geoportal, serta pemasangan sensor banjir di Batang Kuranji.

Fadly berharap usulan tersebut dapat disetujui pemerintah pusat agar penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengatakan banjir di Padang merupakan kejadian berulang yang memerlukan penanganan lebih komprehensif. “Kami melihat perlu ada pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Yopie.

Menurut dia, penanganan dampak bencana yang dilakukan Pemko Padang dinilai cukup cepat, baik pada tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Usai audiensi, rombongan meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di kawasan Kuranji dan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, untuk melihat langsung kondisi lapangan. (red)