79.800 Anak Belum Punya KIA, Padang Luncurkan Layanan Jemput Bola

PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang meluncurkan layanan jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mempercepat kepemilikan identitas bagi anak, menyasar sekitar 79.800 anak yang belum memiliki KIA.

Peluncuran dilakukan Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Lapangan Olahraga SMPN 28 Padang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Rabu (29/7), ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil Kota Padang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

Fadly menegaskan, layanan jemput bola KIA menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data menuju Smart City.

“Kita ingin pendidikan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City seperti yang sudah kita lakukan dalam Program Unggulan Smart Surau. Tanpa didukung data yang mumpuni, hal tersebut tidak akan pernah terwujud.”

Ia menyebut, Pemko Padang tengah mengembangkan konsep One Big Data yang membutuhkan data kependudukan akurat dan lengkap, termasuk kepemilikan KIA dan Identitas Kependudukan Digital.

“Kita saat ini sedang berjuang membangun konsep One Big Data. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang.”

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, mengungkapkan jumlah penduduk Kota Padang mencapai 961.910 jiwa, dengan capaian kepemilikan KTP elektronik sebesar 99,16 persen.

Untuk KIA, sebanyak 186.200 anak atau sekitar 70 persen dari total 266.000 anak wajib KIA telah memiliki identitas, sementara 30 persen atau sekitar 79.800 anak belum terdata.

“Kita menargetkan menjelang akhir tahun ini capaian KIA di Kota Padang sudah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, sebagai bagian dari Program Unggulan Padang Melayani.”

Ances menambahkan, KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi anak, tetapi juga memudahkan akses berbagai layanan publik, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. (red)