JAKARTA, KP – Presiden Joko Widodo geram dengan realisasi anggaran pada APBN 2023 yang masih minim di Kementerian hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini menjadi persoalan yang msih saja terus berulang.
Kekesalannya itu diungkapkan Jokowi saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada kepala daerah se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Jokowi menjabarkan, realisasi anggaran di tingkat Pemda baru 64 persen sedangkan di pemerintah pusat 74 persen. Ia pun menekankan pemda dan kementerian untuk segera merealisasikan anggaran secepatnya.
“Realisasikan secepat-cepatnya. Ini tinggal tiga minggu tapi masih 64 persen dan 74 persen realisasinya. Artinya, ada tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun namun ini kita ulang terus tiap tahun,” kata Jokowi.
Menurutnya, dari pertama kali menjabat ia ingin mengubah hal ini, namun ternyata sulit untuk dilakukan.
“Sejak awal menjabat sembilan tahun yang lalu, saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi, memang mengubah mindset tidak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” katanya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, korupsi apalagi, tutup celah itu,” tukasnya.
Presiden mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.
“Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.
Selanjutnya, presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.
“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, (tapi) tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi, sinergi dan harmoniasasi biar ‘in line’ semuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.
“Tahun depan, 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” tandasnya.
Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024. Hadir mendampingi presiden dalam acara itu, yaitu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan hadir secara daring para gubernur seluruh Indonesia
Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. (skb)