PADANG,KP – Anggota DPRD Padang dari Fraksi Partai Gerindra Budi Syahrial bersama Ketua Fraksi Gerindra Mastilizal Aye melontarkan kritikan keras kepada Pemko Padang terkait penyaluran dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Menurut mereka, Bagian Kesra, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pendidikan, Dispora, Kesbangpol, dan OPD lainnya harus mempercepat proses pencairan dana anggaran pokir yang dititip oleh anggota dewan pada dinas tersebut.
“Kita minta pemko jangan mengulang lagi penyakit lama. Dana bansos atau dana bantuan UMKM itu ketika sudah ditetapkan di APBD murni, seharusnya sebelum Agustus sudah harus dilaksanakan,” kata Budi Syahrial, Minggu (3/12).
Kemudian, tambahnya, masyarakat juga sering mengadukan bahwa mereka harus bolak-balik untuk mengurus proposal pengurusan pencairan bansos, baik di Kesra, Dinsos, Dinas Koperasi UMKM, dan dinas lainnya.
“Selalu begitu. Seharusnya dinas masing-masing memperbaiki sistem mereka. Operator dan kepala dinas hendaknya kreatif. Kembang sistemnya. Pelayanan terpadu itu adalah pelayanan yang cepat mempermudah masyarakat,” tukasnya.
“Kenapa harus menunggu sekian banyak orang? Kalau sudah selesai satu kelompok seharusnya direalisasikan terlebih dahulu. Jangan harus menunggu semuanya. Padahal, penerima bantuan pokir dari 45 orang anggota DPRD Padang ada ribuan jumlahnya,” sambung Budi Syahrial.
Ia menambahkan, sudah empat tahun menjadi anggota dewan, itu melulu permasalahannya.
“Setiap tanggal 29 dan 30 Desember yang namanya akhir tahun, kantor BPKAD itu ramai seperti pasar malam. Mereka sibuk semuanya saat akhir tahun. Pemko Padang tak pernah sembuh dari penyakit menahun ini,” pungkasnya. (bim)