Pendaftaran Perlinsos di Koto Tangah Capai 17.221 KK

PADANG, KP — Sebanyak 17.221 kartu keluarga (KK) dari 13 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah telah terdaftar dalam sistem Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pendataan tersebut terus dioptimalkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung tepat sasaran, adil, dan transparan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, mengatakan proses pendataan didukung oleh 294 agen aktif yang membantu pendaftaran dan verifikasi data masyarakat di masing-masing kelurahan.

“Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan Program Perlindungan Sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah,” ujarnya di Kecamatan Koto Tangah, Kamis (30/7).

Berdasarkan data Perlinsos, pada kategori Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat 15.233 KK terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.786 KK berstatus berpotensi layak menerima bantuan, 11.417 KK dinyatakan tidak layak, sedangkan 30 KK masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), jumlah pendaftar mencapai 16.847 KK. Rinciannya, sebanyak 9.453 KK berpotensi layak menerima bantuan, 7.362 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi.

Wahyudi menjelaskan, Program Perlinsos diperuntukkan bagi keluarga atau individu yang tergolong prasejahtera, rentan miskin, maupun terdampak kondisi sosial ekonomi tertentu. Penetapan penerima mengacu pada kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil verifikasi data di lapangan.

Karena itu, masyarakat diimbau secara aktif memastikan data kependudukannya selalu diperbarui agar tidak mengalami kendala dalam proses penetapan penerima bantuan. Pemerintah juga meminta masyarakat memantau status kepesertaan melalui kanal resmi Kementerian Sosial maupun papan pengumuman di kantor kelurahan.

“Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Wahyudi. (red)