PADANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diiringi aturan dan pengawasan yang ketat, terutama dalam memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi.
Hal itu disampaikan seorang guru kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi saat mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, baru-baru ini.
Guru tersebut mengatakan, sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan setelah siswa mengonsumsi MBG di Sumbar telah menjadi sorotan publik. Karena itu, higienitas dan kelayakan makanan juga harus menjadi perhatian.
“Harus ada aturan yang mengikat dan pengawasan yang kuat agar makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman dikonsumsi,” katanya.
Ia mengaku pernah mengalami keracunan makanan sehingga memahami dampaknya terhadap kesehatan.
“Saya pernah merasakan keracunan. Itu sangat menyakitkan. Kalau penanganannya lamban, taruhannya nyawa. Karena itu, kita membutuhkan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar layak konsumsi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhidi mengatakan MBG merupakan program nasional yang memiliki tujuan penting dalam pemenuhan gizi peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan evaluasi secara berkala.
“MBG ini merupakan program nasional. Dalam penerapannya memang membutuhkan evaluasi-evaluasi,” kata Muhidi.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, termasuk dalam aspek keamanan dan kelayakan makanan yang diterima siswa.
“Yang paling penting anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru menimbulkan persoalan karena ada hal-hal yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyedia makanan, sekolah hingga pengawas, menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan secara konsisten (fai)
