PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mematok target ambisius untuk menuntaskan pembebasan lahan proyek strategis Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Laut pada Maret 2026. Langkah ini menjadi krusial mengingat pengerjaan fisik proyek senilai Rp2,79 triliun tersebut masih terhambat oleh kendala administrasi kepemilikan lahan di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menegaskan, pemerintah akan bekerja optimal untuk meyakinkan pihak terkait agar proses pembebasan lahan tidak meleset dari tenggat waktu. Keterlambatan pada fase ini dikhawatirkan akan berdampak domino pada mundurnya jadwal pengerjaan konstruksi jalan layang yang sangat dinantikan masyarakat tersebut.
“Target kita kalau bisa pembebasan lahan Sitinjau Laut itu sudah selesai pada Maret 2026. Saya pastikan kendala bukan karena harga, tetapi lebih kepada siapa yang berhak menerima dan masalah kepemilikan lahan itu sendiri,” ujar Arry Yuswandi di Padang, Selasa (3/2).
Meskipun sebagian besar lahan diklaim sudah berhasil dibebaskan, sisa bidang tanah yang masih bermasalah menjadi fokus utama koordinasi intensif pemerintah daerah. Proyek yang dikerjakan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini akan dilaksanakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Laut (HPSL) sebagai badan usaha pelaksana.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade, turut mendesak Pemprov Sumbar untuk segera membereskan urusan lahan tersebut. Menurutnya, pihak pelaksana sudah sangat siap secara anggaran untuk memulai pembangunan fisik. Proyek Flyover Panorama I ini dirancang sebagai solusi permanen atas kondisi ekstrem jalur Sitinjau Laut yang kerap memicu kecelakaan akibat tikungan tajam dan tanjakan curam.
“Pengerjaan fisik jalan layang ini harus segera dimulai mengingat pentingnya proyek ini sebagai jalur urat nadi logistik Sumatera Barat menuju provinsi tetangga,” tegas Andre Rosiade.
Kehadiran jalan layang ini nantinya tidak hanya bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga untuk memperlancar arus distribusi hasil bumi dan logistik. Dengan total investasi mencapai Rp2,79 triliun, proyek ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh dan mengatasi kerawanan bencana di jalur penghubung utama Padang-Solok tersebut. (ant)