TANAH DATAR, KP — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengucurkan dana jaminan sosial kesehatan senilai Rp428.510.604 sepanjang tahun berjalan 2026. Alokasi anggaran tersebut dikonsentrasikan khusus bagi warga kurang mampu yang belum ter-cover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun program asuransi kesehatan lainnya.
Langkah intervensi finansial ini diambil sebagai jaring pengaman sosial agar hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan pengobatan di rumah sakit tidak terputus. Selain menutup biaya tindakan medis, skema penganggaran daerah tersebut juga menyasar pemenuhan dana pendampingan bagi pihak keluarga yang menjaga pasien selama masa perawatan.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran hak masyarakat ini didasarkan atas hasil verifikasi faktual dinas teknis agar tepat sasaran. Konstitusi negara mengamanatkan bahwa faktor keterbatasan ekonomi sama sekali tidak boleh menjadi dinding pembatas bagi warga untuk mendapatkan penanganan medis yang layak.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terabaikan saat sakit karena tidak memiliki biaya,” ujarnya saat menyerahkan bantuan secara simbolis di Gazebo Indojolito, Jumat (3/7).
Pada penyerahan tahap kedua tahun 2026 ini, total dana yang digelontorkan mencapai Rp245.341.732 yang didistribusikan kepada 47 pasien rumah sakit.
“Kita berharap para keluarga penerima manfaat dapat menggunakan dana stimulus tersebut secara bijak guna menunjang pemulihan kesehatan serta meringankan beban operasional harian,” kata bupati.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, Feri Winora melaporkan, penguatan basis anggaran kesehatan ini bersumber langsung dari APBD kabupaten.
Agenda penyerahan instrumen jaminan tersebut turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi beserta para kepala organisasi perangkat daerah terkait. (yon)