PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan APBD 2026 dengan kenaikan total pendapatan daerah sebesar Rp504,53 miliar menjadi Rp3,06 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (3/7), dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD 2026.
Fadly menjelaskan, penyesuaian dilakukan karena perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi anggaran perangkat daerah, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2025.
Selain itu, perubahan juga mencakup kebutuhan pemulihan pascabencana serta penyesuaian transfer ke daerah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Dalam rancangan tersebut, PAD direncanakan sebesar Rp1,04 triliun atau naik Rp15,73 miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp1,53 triliun menjadi Rp2,02 triliun.
Dari sisi belanja, total anggaran naik menjadi Rp3,21 triliun atau bertambah Rp509,21 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp529,42 miliar.
Belanja operasi juga meningkat menjadi Rp2,66 triliun. Sementara belanja tidak terduga turun menjadi Rp5,01 miliar, dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp5 miliar.
Fadly menyebutkan, rancangan perubahan APBD ini mencatat defisit sebesar Rp146,71 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA 2025.
“Rancangan ini disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kebutuhan pembangunan Kota Padang,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga persetujuan bisa dicapai sesuai jadwal.
“Kami menargetkan persetujuan bersama dapat dilakukan pada 13 Juli, agar pelaksanaan perubahan APBD bisa dimulai pada Agustus,” katanya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Padang. (red)