PESISIR SELATAN, KP — Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi masih dibayangi keterbatasan fasilitas pendukung dan kekurangan personel lapangan. Minimnya sarana gedung, peralatan kantor, serta jumlah pengawas pemilu dinilai menjadi risiko utama yang dapat memicu kelebihan beban kerja sekretariat.
Meskipun menghadapi kendala infrastruktur, penataan struktur organisasi yang bersih dan kredibel terus dipacu demi mendongkrak mutu pengawasan pemilu. Pengisian jabatan struktural yang ideal kini menjadi fokus utama instansi untuk memastikan layanan publik berjalan prima dan transparan.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal menegaskan, keberhasilan penataan kelembagaan ini nantinya diukur langsung lewat perbaikan kinerja riil seluruh pegawai di lapangan.
“Keberhasilan reformasi birokrasi nantinya akan tercermin dari peningkatan nilai reformasi birokrasi dan kinerja seluruh pegawai,” ujarnya, Rapat Dalam Kantor (RDK) terkait reformasi birokrasi di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Kamis (2/7).
Sementara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rinaldi Aulia menyebutkan bahwa penguatan kualitas aparatur mutlak dilakukan guna mengikis ancaman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peningkatan standar pelayanan di tingkat daerah juga diarahkan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
Budaya pelayanan prima dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk menjawab tingginya tuntutan publik terhadap akuntabilitas lembaga pengawas. Pada skala nasional, indeks reformasi birokrasi lembaga ini diklaim menunjukkan tren positif dengan raihan skor mencapai 80,06 persen pada tahun lalu. (don)