PADANG, KP – Komisi IV DPRD Sumbar menekankan kepada Pemprov Sumbar untuk segera melaksanakan program kegiatan infrastruktur yang telah dianggarkan dalam APBD Sumbar Tahun 2024.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan, APBD 2024 telah disahkan pada akhir tahun 2023 dan pada awal tahun ini pelaksanaannya ditanggungjawabkan oleh OPD-OPD di lingkungan pemprov.
Ia menekankan agar kegiatan infrastruktur untuk tahun 2024, yang sudah tercantum dalam kegiatan OPD dapat direalisasikan sebelum pertengahan Februari.
“Jangan menunda hingga bulan Juni atau Juli baru dilaksanakan di lapangan. Sebelum pertengahan Februari, kegiatan infrastruktur terutama yang terkait dengan pokir anggota DPRD harusnya sudah direalisasikan karena anggarannya sudah tersedia,” ujar Suharjono dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar dengan mitra terkait evaluasi pelaksanaan program di APBD tahun 2023, di Ruang Bamus DPRD Sumbar, Kamis (4/1).
Selain mendesak percepatan realisasi program di APBD 2024, ia juga mengingatkan kepada pimpinan OPD dan jajarannya untuk meningkatkan komunikasi dengan anggota DPRD guna menciptakan sinergi yang lebih baik.
Suharjono menyampaikan keprihatinan karena masih ada kepala OPD di lingkungan pemprov, terutama yang bermitra dengan Komisi IV yang sulit dihubungi dan telepon tidak diangkat saat anggota DPRD ingin menyampaikan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap kerjasama antara OPD dan DPRD ditingkatkan, kami menyampaikan kepentingan masyarakat dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk Sumbar, bukan sekadar membahas kepentingan pribadi,” tegas anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Sementara, anggota Komisi IV DPRD Sumbar Nurfirmanwansyah mendukung pandangan Suharjono. Ia menambahkan, perlu perbaikan dalam cara komunikasi antara jajaran OPD dan anggota DPRD untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
“Beberapa kali ada kepala OPD yang tidak merespons panggilan. Jika memang tidak bisa merespons, setidaknya beri konfirmasi. Namun jika setelah dihubungi tidak ada komunikasi atau konfirmasi, tentunya cara komunikasinya perlu diperbaiki,” ucap Nurfirmanwansyah yang merupakan politisi PKS. (fai)