PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang memperkuat mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa guna mencegah persoalan hukum serta keterlambatan proyek. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan “Pintar PBJ” yang diikuti ratusan pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Pelatihan digelar di Balai Kota Padang, Kamis (9/7), melibatkan 187 peserta yang terdiri dari 86 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 101 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta internal Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menegaskan, setiap tahapan pengadaan memiliki potensi risiko sehingga perlu diantisipasi sejak awal melalui kepatuhan administrasi dan ketelitian dalam penyusunan dokumen. “Mitigasi risiko bukan pilihan, tetapi kewajiban untuk menghindari keterlambatan kegiatan dan potensi masalah hukum,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pelaku pengadaan agar setiap perubahan di lapangan dicatat secara resmi dan dituangkan dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. “Setiap kendala harus terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Selain itu, pelatihan ini juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap penyedia barang dan jasa.
Di tempat yang sama Kepala Bagian PBJ Novalino menyebut pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman manajemen risiko bagi seluruh pelaku pengadaan agar proses berjalan efektif dan tepat waktu. “Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini mengacu pada regulasi terbaru pengadaan barang dan jasa serta kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja publik.
“Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bebas dari permasalahan,” pungkasnya. (red)