PADANG, KP – Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti program pendampingan Usaha Mikro Mandiri 2024, yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (5/11) di salah satu hotel di Kota Padang.
Perwakilan UGM, Almira Rianty, dari Tim Teknis Program Mikro Mandiri 2024, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang berkembang secara bersama-sama. Para peserta akan menerima pelatihan untuk memperkuat hasil produksi dan memperluas pangsa pasar.
Selain itu, akses permodalan akan diusahakan bersama untuk mengoptimalkan program yang telah berjalan. Monitoring juga akan dilakukan untuk melihat perkembangan dan dampak positif terhadap perekonomian pelaku UMKM.
“Padang merupakan salah satu kota dengan banyak pelaku UMKM, sehingga pelatihan ini sangat strategis untuk perkembangan sektor tersebut. Kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kemajuan UMKM,” jelasnya.
Namun, UMKM di Indonesia menghadapi tantangan besar. Menurut data KemenKopUKM, dari 64 juta UMKM, 99,64 persen di antaranya adalah usaha mikro. Komposisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Brasil, Belanda, dan Prancis (Smeru Institute, 2023).
Permasalahan utama yang dihadapi UMKM meliputi permodalan (51,0 persen), pemasaran (34,72 persen), bahan baku (8,59 persen), ketenagakerjaan (1,09 persen), distribusi dan transportasi (0,22 persen), serta lain-lain (3,93 persen).
“Tahun 2024, KemenKopUKM berkomitmen untuk menjalankan berbagai program guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk untuk UMKM, dengan delapan arah kebijakan dan tujuh kegiatan strategis,” ujar Adventius Cristian, Analisis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Dia menambahkan bahwa pelaku usaha mikro menghadapi kendala dalam mengakses pasar, bahan baku, dan teknologi. Oleh karena itu, program pendampingan dari hulu hingga hilir harus terus dilanjutkan dan diperkuat.
Adventius melihat, banyak peluang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang, sehingga program ini perlu dilanjutkan dengan memadukan pola atau strategi yang terintegrasi ke depan.
“Kedepankan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder serta komunitas kreatif UMKM untuk mendukung kesuksesan program, seperti kerja sama yang telah dirilis dengan UGM. Program inkubasi seperti ini sudah tepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Sumbar, Endrizal, menargetkan 100 ribu UMKM di daerah tersebut dapat mendapatkan sertifikat halal pada akhir 2024. “Saat ini, jumlah UMKM di Sumbar sekitar 600 ribu, dan baru sekitar 40 ribu unit usaha yang telah tersertifikasi halal. Kita menargetkan akhir tahun ini bisa mencapai 100 ribu unit,” katanya.
Endrizal menambahkan, untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Sumbar menggalakkan sosialisasi kemudahan sertifikasi halal dalam berbagai acara yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar. “Targetnya adalah masyarakat umum dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan ekonomi, seperti Kadin, PHRI, Apindo, dan lainnya,” ujarnya. (fai)