Kasus Dugaan Bullying Siswi SD, DPRD Padang Desak Investigasi Menyeluruh

PADANG, KP – Dugaan kasus perundungan terhadap siswi sekolah dasar di Kecamatan Padang Selatan menuai perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas sekaligus menjadi momentum evaluasi sistem pencegahan perundungan di sekolah.

Menurut Aye, kasus yang viral di media sosial itu dinilai hanya sebagian kecil dari persoalan perundungan yang selama ini terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kasus perundungan ini baru terbuka, padahal masih banyak siswa-siswa lain dan hal-hal semacam ini terjadi. Jadi perlu dicermati dan disikapi segera,” ujarnya, Selasa (28/7) dikutip dari TribunPadang.com.

Ia menilai, selama ini perundungan kerap luput dari perhatian karena baru menjadi sorotan ketika telah viral atau menimbulkan dampak serius. Karena itu, langkah pencegahan harus diperkuat di setiap satuan pendidikan.

Aye menegaskan peran guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling (BK), harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi perundungan sejak dini. Menurutnya, guru tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga aktif membangun komunikasi dengan siswa.

“Kalau perlu anak-anak diwawancarai atau ditanya satu per satu. Jangan hanya administrasi, tapi bagaimana mencegah persoalan ini agar tidak terjadi,” katanya.

Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang mendorong seluruh sekolah memperkuat pengawasan serta memberdayakan guru BK dalam fungsi pembinaan dan pendampingan.

Terkait kasus yang sedang berkembang, Aye menekankan pentingnya investigasi objektif untuk mengungkap penyebab sebenarnya. “Harus ada investigasi mendalam. Jika terbukti ada perundungan, harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, ia meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Dinas Pendidikan. “Visi pendidikan kita melalui Padang Juara tentu tidak mentoleransi sama sekali bentuk kekerasan di dalam sekolah,” katanya.

Fadly menambahkan, Pemko Padang telah meminta kepala sekolah dan guru memperkuat sistem pengawasan melalui evaluasi dan metode pengendalian berlapis guna mencegah kasus serupa.

Saat ini, Disdikbud Kota Padang masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Pemerintah juga membuka ruang bagi keluarga korban untuk menempuh jalur hukum guna mengungkap fakta secara terang. (trb)