Ketua DPRD Bukittinggi Ajak Pemko dan Fort De Kock Duduk Bersama

BUKITTINGGI, KP — Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengajak Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Pendidikan Fort De Kock kembali duduk bersama untuk mengurai sengketa lahan yang kian meruncing. Pihaknya mendorong pendekatan kekeluargaan demi mendapatkan solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Syaiful menegaskan, sebelum konflik mencuat hingga berlanjut pada pelaporan ke kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD sejatinya telah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Dalam forum tersebut, legislatif sengaja menyampingkan perdebatan klaim kebenaran dan memilih fokus pada peta jalan penyelesaian.

Guna memperjelas kepastian hukum, legislatif juga telah menyarankan agar Pemko maupun Yayasan Fort De Kock berkonsultasi langsung ke kementerian serta lembaga terkait.

“DPRD Bukittinggi mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Kami tidak membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Kami lebih fokus pada solusi dan langkah ke depan,” kata Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, Senin (3/8).

Menanggapi eskalasi hukum terkini, DPRD Bukittinggi berencana menggaet tim ahli untuk mengkaji secara komprehensif duduk perkara sengketa lahan tersebut. Opsi pemanggilan ulang kedua pihak bakal digodok dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 7 Agustus mendatang.

Syaiful berharap semua pihak dapat menurunkan tensi dan kembali mengedepankan dialog demi menjaga keharmonisan serta kepastian iklim pendidikan di Kota Bukittinggi.

“Dengan kasus ini, DPRD Bukittinggi berencana akan berkonsultasi dengan tim ahli untuk melakukan kajian terhadap permasalahan sengketa tanah ini,” kata Syaiful Efendi. (lgm/*)