Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto memberikan sambutan dalam kegiatan Media Gathering yang digelar Kantor Perwakilan LPS I di Kota Bukittinggi, Selasa (3/11/2026).
BUKITTINGGI, KP — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat mandat perlindungan masyarakat melalui Program Penjaminan Polis (PPP) yang paling lambat mulai berlaku pada Januari 2028. Program ini menjadi bagian dari perluasan perlindungan LPS, tidak hanya terhadap simpanan nasabah perbankan, tetapi juga pemegang polis asuransi.
Penguatan mandat tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Media Gathering bersama sekitar 30 perwakilan media Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kantor Perwakilan LPS I di Kota Bukittinggi, Selasa (3/11/2026).
Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, mengatakan media memiliki peran strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, serta perkembangan kebijakan LPS.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani informasi LPS kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin erat dengan rekan-rekan media di Sumatera Barat, kami berharap informasi mengenai tugas dan fungsi LPS dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Muhammad Syafril Murad Setiadil, memaparkan penguatan tugas dan kewenangan LPS setelah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Salah satu penguatan mandat tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis, termasuk pelaksanaan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya.
Program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta apabila perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah mengalami pencabutan izin usaha.
Syafril menjelaskan, penguatan kewenangan LPS juga mencakup peran sebagai *risk minimizer* atau lembaga yang berperan meminimalkan risiko. Dengan kewenangan tersebut, LPS tidak hanya menjalankan fungsi penjaminan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung penanganan perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan keuangan.
“Penguatan kewenangan LPS dalam Program Penjaminan Polis, termasuk melalui peran sebagai *risk minimizer*, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan yang semakin optimal bagi pemegang polis, tertanggung, dan peserta,” tuturnya.
Ia menambahkan, Program Penjaminan Polis paling lambat mulai berlaku pada Januari 2028. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting agar calon pemegang polis maupun peserta asuransi memahami mekanisme perlindungan yang akan diselenggarakan LPS.
Selain membahas penjaminan polis, LPS juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan di Sumatera Barat.
Hingga 31 Oktober 2026, LPS telah menangani klaim penjaminan simpanan pada 25 BPR/BPRS di Sumatera Barat yang izin usahanya dicabut.
Dari jumlah tersebut, tiga BPR dicabut izin usahanya sepanjang 2026, yakni PT BPR Suliki Gunung Mas, PT BPR Pembangunan Nagari, dan PT BPR Sungai Rumbai.
Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat LPS untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap simpanan nasabah sesuai ketentuan Program Penjaminan Simpanan.
Sementara itu, Jimmy Ardianto menegaskan, sinergi dengan media daerah akan terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai program perlindungan LPS.
Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan mekanisme perlindungan atas simpanan maupun polis asuransi. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. (fai)