KOMISI III DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Samsat Kota Pariaman, Sabtu lalu (18/10).
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, mengapresiasi kinerja Samsat Pariaman yang dinilai cepat, transparan, dan akuntabel. Ia menilai pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
“Pelayanan yang mudah dan transparan akan mendorong partisipasi masyarakat. Kami ingin setiap instansi berinovasi agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai,” ujar Indra.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi antarinstansi, termasuk kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah.
“Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci. Kita harus membangun kesadaran bersama bahwa pajak daerah adalah sumber penting bagi pembangunan Sumatera Barat,” tambahnya.
Kepala Cabang Samsat Kota Pariaman, Nanda Edya Putra, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPRD Sumbar. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman,” kata Nanda.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumbar, Teguh Afrianto, menilai sinergi antara DPRD dan lembaga pelayanan publik menjadi dorongan penting dalam memperkuat pelayanan serta perlindungan bagi masyarakat.
Baru-baru ini, Komisi III DPRD Sumbar juga menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk menggali potensi dan memperluas basis sumber pendapatan daerah. Dalam rapat yang diikuti sejumlah OPD strategis seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan, serta Dinas Pariwisata tersebut, Komisi III menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan serta pengawasan terhadap aset daerah.
Ketua Komisi III menegaskan, DPRD tidak hanya ingin mengetahui capaian target, tetapi juga mendorong lahirnya langkah konkret di lapangan agar setiap OPD lebih proaktif menggali potensi PAD baru. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain penguatan sistem digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data aset daerah, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal.
“Sumatera Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam. Kami ingin setiap OPD memiliki peta jalan yang jelas dalam meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat,” ujar Indra.
Komisi III juga menilai, sinergi antara DPRD dan eksekutif perlu terus diperkuat untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Rapat bersama OPD tersebut diharapkan menjadi forum koordinasi rutin dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi peningkatan PAD di masa mendatang.
Kunjungan ke Samsat Pariaman ini sekaligus menjadi bagian dari langkah konkret Komisi III DPRD Sumbar dalam memastikan seluruh lembaga pengelola pajak daerah berperan aktif mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat. *