PADANG, KP — Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia tidak secara otomatis membawa kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan ruang investasi yang memadai. Penyesuaian antara jumlah sumber daya manusia (SDM) dan daya tampung ekonomi daerah kini menjadi kunci utama agar momentum demografi tidak berubah menjadi beban sosial.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN, Prof. Budi Setiyono, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), kemarin.
Menurutnya, tata kelola kependudukan berada di titik krusial, di mana lonjakan populasi tanpa pekerjaan akan memicu ketimpangan produktivitas, sementara jumlah penduduk yang terlalu sedikit justru memicu kelangkaan tenaga kerja bagi sektor industri.
“Pembangunan populasi menuntut keseimbangan yang presisi. Kepadatan warga yang tidak produktif akan membebani daerah, namun kekurangan SDM juga berisiko menghambat investasi yang masuk,” ujar Prof. Budi di hadapan civitas akademika UNP.
Berdasarkan data terkini, dari total 284,67 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 64 persen atau 196 juta jiwa berada di kategori usia produktif. Potensi besar ini dinilai hanya bisa terealisasi jika investasi yang mengalir ke daerah mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan ekonomi daerah dengan indikator kependudukan. Kualitas SDM yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi harus diiringi dengan pengembangan sektor industri lokal.
“Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan tidak ada warga usia kerja yang kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan layak. Ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan kerja baru harus berjalan sejajar dengan laju pertumbuhan warga,” ujarnya.
Langkah penguatan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga kependudukan ini mendapat apresiasi dari Rektor UNP, Krismadinata. Ia menilai edukasi mengenai dinamika kependudukan sangat penting bagi mahasiswa sebagai bagian dari persiapan menghadapi tantangan ekonomi masa depan. (fai)
