PASAMAN BARAT, KP – Risiko pekerjaan sebagai nelayan sangat berat, bahkan harus bertaruh nyawa. Untuk itu, nelayan harus dibekali jaminan (asuransi-red) sebagai pegangan saat berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Hal tersebut terungkap saat acara sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dilaksanakan anggota DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, baru-baru ini.
“Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, nelayan harus bertaruh nyawa untuk menangkap ikan di laut, dengan kondisi sekarang mayoritas mereka tidak dibekali jaminan keselamatan, jika risiko terburuk terjadi, keluarga mereka akan menanggung beban yang bertubi-tubi. Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah daerah harus hadir memenuhi kebutuhan vital itu,” katanya.
Menurutnya, banyak nelayan Sumbar yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Padahal geografis Sumbar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.
Dia menjelaskan, secara garis besar Perda nomor 4 tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kemampuan nelayan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya laut, sehingga dalam menjalankan usaha bisa lebih mandiri, produktif, dan mendapatkan sentuhan modernisasi serta berkelanjutan.
Sementara, Walinagari Air Bangis Nervia Warman mengatakan, nelayan di daerah itu memang sangat mengharapkan adanya perlindungan seperti asuransi dalam mencari nafkah. Untuk itu, ia berharap pemerintah hadir dalam dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
“Dengan adanya bekal seperti asuransi bisa membuat mereka lebih tenang saat bekerja dan akan mempengaruhi produktivitas para nelayan,” kata Nervia.
Dia mengungkapkan, baru-baru ini satu unit kapal nelayan pecah dan karam di Pantai Sikabau, Air Bangis. Kapal yang berisikan 12 orang nelayan itu pecah akibat terhantam ombak karena kondisi cuaca hujan deras. (fai)