PASAMAN, KP – Sumbangan sukarela dalam rangka Bulan Dana PMI Kabupaten Pasaman Tahun 2024 memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Hal itu membuat Ketua Panitia Bulan Dana PMI Pasaman, Sobeng Suradal, menerbitkan surat penjelasan tentang tatacara dan mekanisme pengumpulan sumbangan tersebut.
“Surat penjelasan itu untuk menghindari kesalahpahaman,” kata Sobeng Suradal yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman, Sabtu (30/3).
Menurutnya, sumbangan bukan dipungut dari OPD melainkan dari pribadi ASN secara sukarela dan tanpa paksaan. Nominalnya pun tidak ditentukan tanpa ada batasan minimal atau maksimal.
Dalam proposal sumbangan yang dikirim Panitia Bulan Dana PMI ke tiap-tiap OPD Pemkab Pasaman disebutkan bahwa sumbangan itu sifatnya sukarela dari masing-masing ASN yang dikoordinir dan dikumpulkan di instansi/dinas, kemudian disetorkan ke rekening Panitia Bulan Dana PMI.
“Semata-mata sumbangan sukarela saja, berapapun sesuai kemampuan dan keikhlasan. Sifatnya dari masyarakat Pasaman untuk masyarakat Pasaman, bukan untuk kepentingan PMI,” kata Sobeng.
Ia menambahkan, bagi ASN yang tidak mampu atau tidak bersedia memberikan sumbangan maka tidak ada paksaan baginya untuk menyumbang.
“Saya tegaskan, dilarang menggunakan maupun mengambil anggaran OPD untuk memberikan sumbangan, murni dari personal ASN itu sendiri,” tegasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Sobeng Suradal lantaran sempat muncul keluhan dari beberapa ASN dan tenaga honorer di Pemkab Pasaman karena dipatok besaran sumbangan hingga Rp200.000 per orang.
“Besaran nominal itu bukan kebijakan dari panitia Bulan Dana PMI karena kami panitia tidak pernah menentukan besaran sumbangan,” ujar Sobeng mengingatkan.
Dijelaskannya, ia bersedia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kab Pasaman Tahun 2024 karena merasa prihatin dan tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu guna membantu masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluh sulit mendapatkan bantuan darah di Pasaman.
“Kondisi sulitnya memperoleh darah itu disampaikan langsung masyarakat saat saya mengunjungi nagari-nagari di Kabupaten Pasaman dalam rangka memberi penyuluhan hukum,” ulasnya.
Ia memastikan sumbangan dikelola secara transparan, baik perolehan dana maupun peruntukannya nanti. “Sumbangan yang terkumpul akan dikelola secara transparan dan boleh diketahui publik,” pungkasnya. (nst)