PADANG PARIAMAN, KP – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti Peluncuran Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) tahun 2024, Selasa (4/6) di halaman Puskesmas Kayu Tanam.
Pada kesempatan tersebut Pemkab Padang Pariaman dan BKKBN Sumbar optimis program sejuta akseptor bisa disukseskan pada skala kabupaten hingga provinsi.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur saat mengikuti acara tersebut secara dalam jaringan (Daring) mengatakan, program sejuta akseptor pada skala provinsi yakin diwujudkan begitu juga di Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk diketahui akseptor adalah peserta KB, pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Secara keseluruhan persentase para akseptor di Padang Pariaman terus meningkat setiap tahun. Hal itu merupakan bukti Pemkab Padang Pariaman untuk menciptakan keluarga berkualitas sesuai dengan RPJMN Pemerintah Pusat.
“Seluruh unsur selalu bersinergi untuk mewujudkan hal itu, mulai dari Dandim, Kapolres hingga yang lainya. Sepakat dengan pemerintah pusat untuk terus menciptakan keluarga yang berkualitas,” katanya.
Dia merincikan terkait penggunaan alat kontrasepsi modern untuk program KB pada tahun 2022 hanya 37,53 persen, pada 2023 angkanya naik signifikan sebesar 51,99 persen. Dengan perobahan yang signifikan tersebut, maka penurunan angka stunting akan siap diwujudkan di Padang Pariaman. “Pada tahun 2024 kita tergetkan angka prevalensi stunting dibawah 10 persen,” harapnya.
Sementara itu Kepala BKKBN Sumbar, Fatmawati mengatakan, diharapkan target program sejuta akseptor yang digagas oleh pemerintah pusat bisa diwujudkan bersama-sama oleh seluruh unsur terkait, dalam tahun 2024 pelayanan akseptor di Sumbar ditargetkan 24.000 dan di Padang Pariaman 2200. Diharapkan target-target itu bisa terwujud untuk mewujudkan RPJMN KB Nasional.
Dalam mewujudkan program sejuta akseptor, BKKBN Sumbar terus memastikan ketersediaan alat kontrasepsi modern di seluruh kabupaten/kota di Sumbar, terutama pada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas hingga rumah sakit. “Ketika fasilitas itu tidak ada, bagaimana cara melayani para akseptor dengan maksimal,” katanya.
Dia menyebutkan, BKKBN Sumbar terus melakukan pemetaan-pemetaan dalam ketersediaan alat kontrasepsi di Faskes, seperti kondom, inplan, suntik dan lainnya. (fai)