PADANG, KP — Sekretaris Komisi III DPRD Sumatera Barat, Nofrizon, menyoroti penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan asrama SMA Negeri 1 Bukittinggi yang dinilai tidak sesuai peruntukan.
Dalam interupsi pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (11/5), Nofrizon menegaskan anggaran tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi, sesuai arahan pemerintah pusat.
“Dana ini mestinya difokuskan untuk pemulihan dampak bencana, bukan untuk pembangunan baru seperti asrama,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut ke sejumlah lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Polda hingga KPK.
“Saya akan menyurati secara resmi terkait dugaan penyalahgunaan penggunaan TKD ini,” ujarnya.
Menurut Nofrizon, sebelumnya Sumatera Barat mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar akibat efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, saat dana kembali dialokasikan untuk penanganan bencana, justru muncul program pembangunan asrama dalam pembahasan anggaran.
Ia menegaskan tidak menolak pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, namun menilai sumber pembiayaannya tidak tepat.
“Kita tidak menolak asrama, tapi jangan menggunakan dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana. Apalagi DED-nya belum ada,” katanya.
Nofrizon juga mengungkap adanya informasi yang berkembang dalam pembahasan anggaran terkait dugaan kepentingan tertentu di balik pengalokasian proyek tersebut. Namun, ia menekankan hal itu perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia mengingatkan agar pengelolaan APBD dilakukan secara objektif dan tidak mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
“Kita tidak ingin ada dugaan nepotisme. APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendesak pascabencana yang belum tertangani, seperti perbaikan jalan provinsi, penanganan longsor, hingga pemulihan lahan pertanian terdampak.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut rencana pembangunan asrama tersebut.
“Kita akan lihat dulu kebutuhannya. Namun ke depan, kita memang mendorong pengembangan sekolah berasrama untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan asrama dinilai penting terutama untuk wilayah dengan akses terbatas seperti Kepulauan Mentawai. (fai)