PADANG, KP — Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, masih terkendala ketersediaan lahan. Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, baru 5.000 meter persegi yang tersedia.
Artinya, masih ada sekitar 8.000 meter persegi lahan yang harus dipenuhi agar proyek penyediaan air bersih tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Persoalan lahan itu menjadi salah satu pembahasan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8).
Andre mengatakan kebutuhan lahan harus segera diselesaikan agar pembangunan SPAM Palukahan dapat dieksekusi. Ia meminta Pemko Padang bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi,” kata Andre.
Proyek yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu memiliki nilai sekitar Rp400 miliar. SPAM Palukahan diproyeksikan memiliki kapasitas produksi 500 liter air per detik untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Padang.
Menurut Andre, fasilitas tersebut juga diproyeksikan menggantikan fungsi instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan Pemko Padang segera menindaklanjuti kebutuhan tambahan lahan tersebut. Pemerintah daerah, menurutnya, akan memproses penyelesaian persoalan tanah agar tidak menghambat pembangunan.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” ujar Fadly.
Fadly mengatakan SPAM Palukahan penting untuk memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. Karena itu, Pemko Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam pertemuan itu, Fadly juga menyampaikan kondisi Kota Padang setelah banjir pada 3 Agustus 2026. Sejumlah wilayah terdampak bencana sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan untuk penanganan dan penyesuaian program pembangunan.
Selain SPAM Palukahan, pembahasan juga mencakup pengelolaan sampah melalui TPS-RDF dan rencana reboisasi. (red)
