SOLOK, KP – Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menegaskan komitmen kuat Pemko Solok untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pemerintah daerah lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah yang digelar di Gedung KPK RI, baru-baru ini.
Ramadhani menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama pusat-daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Korupsi adalah tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Diperlukan upaya bersama yang terstruktur, sistematis, dan kolaboratif untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik,” ujar Wali Kota Solok.
Ramadhani memaparkan keberhasilan Pemko Solok dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai program pencegahan korupsi. Salah satu tolok ukur keberhasilan itu tercermin dari capaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, yaitu skor 92,46. Raihan ini menempatkan Kota Solok pada peringkat ketiga terbaik dari 20 kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Barat. “Skor MCP 92,46 pada 2024 menjadi cerminan komitmen dan konsistensi kami dalam menjalankan prinsip integritas,” lanjutnya.
Lebih jauh, Pemko Solok juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Saluran pengaduan resmi seperti portal LAPOR dan situs web pemerintah daerah dioptimalkan agar masyarakat dapat memberikan masukan serta mengawasi jalannya pelayanan.
Upaya pembangunan budaya antikorupsi juga dilakukan melalui pendekatan pembinaan karakter dan spiritual, seperti kegiatan keagamaan serta penguatan nilai moral bagi aparatur sipil negara dan masyarakat umum.
Wali Kota Solok menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari pembentukan nilai dan perilaku berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Kami berharap, melalui kerja sama yang semakin erat dengan KPK dan seluruh pemangku kepentingan, Kota Solok dapat menjadi contoh pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tutupnya. (van)