SOLOK, KP — Pemko Solok menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Zarhismis Ajis, Lantai II Balai Kota Solok, Selasa (1/7). Kunjungan ini bertujuan membahas sinkronisasi dan keterpaduan pelayanan berbasis elektronik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sumatera Barat.
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin Sekretaris Komisi I, Bagas Panyusunan Nasution, didampingi empat anggota, Irsyad Syafar, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Turut mendampingi perwakilan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Sumbar.
Kunjungan disambut langsung Pj. Sekretaris Daerah Kota Solok, Desmon, bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Solok Heppy Dharmawan, dan Kabid Tata Kelola E-Government dan Statistik, Adel Wiratama, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Desmon menyatakan bahwa Kota Solok sangat serius dalam mendukung implementasi SPBE. Hal ini dibuktikan dengan capaian Kota Solok yang masuk tiga besar penilaian SPBE tingkat Provinsi Sumbar tahun 2024.
Sementara itu, Kadis Kominfo menambahkan bahwa indeks SPBE Kota Solok tahun 2024 mencapai 3,75 dengan predikat ‘baik’ dari Kemenpan RB.
Anggota Komisi I, Irsyad Syafar mengatakan, Kota Solok dipilih sebagai lokasi kunjungan karena telah memiliki Perda SPBE sejak 2023 dan dinilai berhasil dalam pelaksanaan SPBE.
“Kami ingin menggali pengalaman Kota Solok sebagai referensi dalam menyusun Ranperda SPBE Provinsi yang nantinya bisa menjadi acuan kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.
Kunjungan juga membahas tantangan implementasi SPBE, terutama persoalan sumber daya manusia (SDM). Kadis Kominfo Solok mengakui keterbatasan tenaga ahli IT, karena aturan pusat tidak mengizinkan perekrutan tambahan.
“Kami hanya mengandalkan tenaga IT dari OPD lain, yang berdampak pada kekurangan di masing-masing OPD,” jelas Heppy.
Terkait aspek evaluasi, Kabid TKES Adel Wiratama memaparkan bahwa Kota Solok masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar tiga jenis audit TIK, yaitu audit aplikasi, audit keamanan, dan audit infrastruktur.
“Semua audit ini penting agar nilai SPBE meningkat. Peran audit internal juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SPBE,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi forum strategis memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong pelayanan publik digital yang lebih terpadu dan efisien di Sumatera Barat. (mas)