PADANG, KP — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa keterbatasan fiskal dan ketertinggalan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang harus segera dijawab Pemprov. Peringatan capaian pembangunan yang positif dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Sorotan itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumbar, baru-baru ini. Momentum tersebut dijadikan ruang refleksi atas keberhasilan pembangunan sekaligus evaluasi arah kebijakan daerah ke depan.
“Sumbar tidak bisa hanya berbangga dengan penurunan angka kemiskinan atau kenaikan IPM. Persoalan infrastruktur, keterbatasan ruang fiskal, dan daya saing ekonomi harus segera dijawab dengan kebijakan yang lebih progresif,” tegas Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam paripurna.
Berdasarkan data, IPM Sumbar 2024 mencapai 76,43 dan menempati peringkat keenam nasional. Angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 5,3 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 8,47 persen. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2024 hanya 4,36 persen, di bawah target yang ditetapkan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghalang untuk melahirkan inovasi pembangunan. Ia memaparkan sejumlah capaian, seperti kenaikan PDRB dari Rp241,89 triliun pada 2020 menjadi Rp332,94 triliun pada 2024, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,88 persen menjadi 5,75 persen.
“Hari ini masyarakat Sumbar hidup lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera. Stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan gini ratio 0,283, salah satu yang terendah di Indonesia,” kata Mahyeldi.
Peringatan Hari Jadi ke-80 Sumbar mengusung tema “Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju.” Pemprov menargetkan delapan agenda strategis, di antaranya peningkatan pendidikan dan kesehatan, menjadikan Sumbar lumbung pangan nasional, memperkuat nagari, hingga menjadikan Sumbar pusat perdagangan di barat Sumatera.
Rapat paripurna ini juga dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan Komisioner KPI Pusat Amin Shabana, serta ditutup dengan ajakan memperkuat kebersamaan dan menjaga jati diri Minangkabau dalam pembangunan berkelanjutan. (fai)