BOGOR, KP — Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah pemulihan pascabencana serta menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor, Minggu (1/2) malam.
Menurut Mahyeldi, stabilitas pasokan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi, merupakan fondasi utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) kerap diikuti lonjakan konsumsi yang berpotensi menekan harga kebutuhan pokok.
“Koordinasi pusat dan daerah sangat menentukan, terutama menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi sejak dini agar pasokan terjaga dan harga tetap terkendali,” tegas Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga komoditas strategis penyumbang inflasi.
Mahyeldi juga menekankan, karakteristik wilayah Sumatera Barat yang beragam menuntut kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan berbasis kondisi lokal, sehingga memerlukan dukungan penuh Forkopimda serta pemerintah kabupaten dan kota.
Diskusi Forkopimda tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kajati Sumbar Muhibudin, Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin, serta jajaran pejabat Pemprov Sumbar. Hasilnya akan menjadi bahan strategis dalam Rakornas Kemendagri di SICC, Senin (2/2), sebagai bagian penguatan sinergi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (fai)